Pemkot Bekasi dan Kejari Perkuat Kolaborasi pada HUT Kejaksaan RI ke-81
KOTA BEKASI — Peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Bekasi dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi untuk memperkuat kolaborasi dalam bidang hukum, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam acara tasyakuran yang berlangsung di Kantor Kejari Kota Bekasi, Rabu (2/9/2026). Wali Kota Bekasi Tri Adhianto hadir bersama Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe serta jajaran kepala perangkat daerah.
Tri menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi atas kiprah Kejari Kota Bekasi dalam mendukung pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Atas nama Pemerintah Kota Bekasi, saya mengucapkan selamat hari lahir ke-81 kepada Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Semoga semakin profesional, berintegritas, dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Tri.
Menurut Tri, sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ia juga menyambut kepemimpinan Kepala Kejari Kota Bekasi Diana Wahyu Widiyanti yang melanjutkan tugas Sulvia Triana Hapsari. Pergantian kepemimpinan tersebut diharapkan semakin memperkuat komunikasi dan kerja sama yang sudah berjalan.
“Pemerintah Kota Bekasi siap berkolaborasi serta mendukung berbagai program yang bertujuan memberikan pelayanan dan kepastian hukum terbaik bagi masyarakat,” katanya.
Diana Wahyu Widiyanti mengapresiasi kehadiran dan dukungan jajaran Pemkot Bekasi. Menurutnya, kolaborasi antarlembaga perlu terus dijaga agar dapat menghasilkan kontribusi nyata bagi daerah.
“Kami berharap sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin dapat semakin kuat sehingga bersama-sama dapat memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat Kota Bekasi,” tutur Diana.
Momentum hari lahir ke-81 tersebut diharapkan memperkokoh peran Kejari sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam penegakan hukum, pengawalan pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
