Respons Keluhan di Media Sosial, Tri Cek Langsung Pelayanan Disdukcapil Kota Bekasi
KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi menjadikan keluhan dan masukan masyarakat di media sosial sebagai bagian dari evaluasi pelayanan publik. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk melihat langsung kondisi pelayanan kepada warga.
Pemantauan dilakukan setelah muncul sejumlah keluhan masyarakat terkait pengurusan administrasi kependudukan. Pada saat bersamaan, sejumlah warga lainnya turut menyampaikan pengalaman positif serta menilai pelayanan berlangsung relatif cepat dan sesuai aturan.
Tri mengatakan, beragam respons masyarakat tersebut perlu diperiksa langsung di lapangan agar pemerintah memperoleh gambaran nyata mengenai kualitas pelayanan.
Setibanya di Disdukcapil, Tri menemui warga yang sedang menunggu pelayanan. Salah satunya Suhana, warga Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, yang datang untuk melakukan verifikasi data desil.
Suhana menyampaikan dirinya tercatat dalam desil 2 berdasarkan hasil pendataan, tetapi belum masuk dalam daftar penerima bantuan sosial pemerintah.
Tri kemudian menghubungi Camat Bekasi Utara dan meminta pihak kecamatan bersama kelurahan melakukan pengecekan terhadap data warga tersebut.
“Ini langsung ditindaklanjuti. Tolong nanti kecamatan dan kelurahan cek dan pastikan datanya, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian,” kata Tri.
Tri menegaskan, inspeksi pelayanan bukan ditujukan untuk mencari kesalahan pegawai. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh aparatur berada di tempat kerja dan melayani kebutuhan masyarakat.
“Pelayanan berjalan baik. Kita pastikan pagi-pagi tidak ada yang nongkrong di kantin. Kita ingin memastikan semua aparatur berada di tempat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Pengawasan serupa juga dilakukan terhadap pelayanan di Badan Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi.
Tri meminta setiap aparatur menjaga profesionalisme dan integritas dalam memberikan pelayanan. Ia juga mengingatkan agar tidak ada pungutan liar dalam proses pelayanan publik.
Menurutnya, pengawasan masyarakat melalui media sosial menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kualitas birokrasi.
“Setiap pengaduan harus ditindaklanjuti. Jangan sampai masyarakat sudah menyampaikan keluhan, tetapi tidak ada respons. Kita harus hadir memberikan solusi dan memastikan masyarakat mendapatkan kepastian pelayanan,” katanya.
