Tri Adhianto Teken Komitmen Antikorupsi dan Penataan Ruang Bersama Kepala Daerah se-Jabar
CIMAHI – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengikuti Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan, Tanah, serta Tata Ruang dalam Mendorong Perekonomian Wilayah Jawa Barat.
Rapat koordinasi tersebut mempertemukan para kepala daerah se-Jawa Barat sebagai langkah memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perhatian utama diarahkan pada pengelolaan pertanahan serta tata ruang yang kerap berkaitan dengan kepentingan publik dan pembangunan daerah.
Dalam agenda itu, Tri Adhianto menandatangani komitmen bersama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Penandatanganan tersebut disaksikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Komitmen bersama ini mencakup pembaruan dan validasi data pertanahan agar lebih akurat, transparan, serta terintegrasi. Langkah tersebut diharapkan memberi kepastian hukum dalam pemanfaatan lahan, memperkecil ruang penyimpangan, dan mendukung iklim investasi di daerah.
Pemerintah daerah di Jawa Barat juga sepakat menjalankan sembilan program kerja prioritas. Pelaksanaan program akan disesuaikan dengan kebutuhan tiap wilayah, dengan koordinasi antara pemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN, dan KPK.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan bahwa penandatanganan komitmen ini harus diikuti kerja nyata dalam perbaikan administrasi pertanahan dan tata ruang.
“Pencegahan korupsi harus dimulai dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penataan administrasi pertanahan serta tata ruang yang baik akan memberikan kepastian hukum, meminimalisasi potensi penyimpangan, sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Dedi.
Tri Adhianto menyatakan Pemerintah Kota Bekasi siap mendukung penguatan keterbukaan data dan pengawasan dalam pengelolaan pertanahan. Menurutnya, kerja sama lintas lembaga menjadi fondasi penting untuk memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Dengan keterbukaan data, pengawasan yang kuat, dan komitmen bersama, kami optimistis mampu menghadirkan pembangunan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Tri.
